Majelis Hakim Tolak Permohonan PKPU terhadap PT Inti Artha Multifinance

JAKARTA, MONDIALNEWS – Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Persero, Tbk (Bank BJB), terhadap PT Inti Artha Multifinance, di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 3 Januari 2021.

Menurut Kuasa hukum PT Inti Artha Multifinance, RM Tito Hananta Kusuma, SH, MM, yang ditemui usai persidangan, kliennya itu digugat PKPU oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Persero, Tbk.

“Bahwa dalam persidangan, Bank BJB bersama-sama dengan Bank BNI dan Bank J Trust, telah menjadi kreditur dari PT Inti Artha Multifinance,” kata pengacara yang kerap bersidang di kasus korupsi KPK.

Ditambahkannya, persidangan yang dihadapinya tergolong alot karena harus menghadapi saksi ahli pakar hukum perdata dan memakan waktu sidang yang panjang. “Persidangan yang cukup panjang, lebih dari lima kali persidangan, dimana Bank BJB bahkan mengajukan saksi ahli, Profesor Doktor Atja Sonjaya, mantan Hakim Agung, yang dalam persidangan, sempat berdebat tajam dengan pengacara dari PT Inti Artha Multifinance, yaitu Tito, Eko, Niko,” ujar Tito yang juga Koordinator Umum FAST atau Forum Advokat Spesialis Tipikor itu.

Dan setelah melalui persidangan panjang, kata Tito, akhirnya Majelis Hakim menolak permohonan PKPU terhadap kliennya itu. “Dalam prakteknya, alasan penolakan terhadap PKPU bisa bermacam-macam, salah satunya adalah pembuktian yang tidak sederhana, mengingat adanya bukti-bukti dan dalil-dalil hukum yang saling bertentangan, sehingga membuat satu perkara PKPU atau pailit, menjadi pembuktian yang tidak sederhana,” ujar Tito.

Persidangan itu sendiri memakan waktu lama karena persidangan sempat mengalami penundaan beberapa kali, karena salah satu anggota Majelis Hakim terkena Covid 19, sehingga persidangan sempat ditunda selama hampir lebih dari satu bulan.

Yang menarik dari perkara ini adalah, perkara ini mendapat perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena baik Bank BJB maupun PT Inti Artha Multifinance, merupakan dua perusahaan keuangan yang berada dibawah pengawasan OJK.

Dijelaskan Tito, dalam kondisi perekonomian saat ini, banyak perusahaan multifinance yang mengalami guncangan finansial disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, hambatan dari pihak perbankan yang sulit memberikan kredit kepada perusahaan multifinance.

“Kedua, banyak macetnya cicilan cicilan dari para debitur dan juga kondisi ekonomi global yang terdampak oleh pandemi, hal ini banyak perusahaan multifinance yang mengalami kesulitan finansial,” tukas pengacara yang pernah menjadi kuasa hukum Benny Tjokro di persidangan Tipikor Jiwasraya ini.

“Ya, kami bersyukur atas keputusan PKPU hari ini, dimana Majelis Hakim menolak gugatan PKPU dari Bank BJB yang didukung oleh Bank BNI dan Bank J Trust. Kami menghormati putusan pengadilan,” ujar Tito yang dikenal juga sebagai pendiri Forum Advokat Spesialis Tipikor atau FAST, yang dikenal sebagai pengacara yang sering menangani kasus korupsi di KPK.

Tito sendiri juga pengacara dari PT KAM AND KAM (induk Perusahaan MeMiles), yang digugat PKPU sebanyak sembilan kali oleh krediturnya. Dari kesembilan permohonan PKPU tersebut, tujuh perkara ditolak hakim dan dua perkara dicabut sendiri oleh kreditur.

Kuasa hukum PT KAM AND KAM, Tito Hananta Kusuma sendiri sudah banyak menangani kasus-kasus PKPU dan kepailitan di Jakarta dan pengadilan pengadilan niaga di kota-kota besar di Indonesia.

Sudah banyak kasus kasus PKPU dan kepailitan yang dimenangkan Kantor Hukum Tito Hananta Kusuma & CO.
Adapun tim dari Kantor Hukum Tito Hananta Kusuma & CO, diketuai RM. Tito Hananta Kusuma, SH, MM, dan digawangi RM. Nico Hananto Putra, SH, SE, Supri Hartono, SH, CLA, Hasan Basri, SH, MH, Antonius Eko Nugroho, SH, C.Med, Fery Ferdinal, SH, SE, dan Darul Akram, SH, M. Malki, SH.

Seperti diketahui, FAST kerap menangani kasus-kasus korupsi di KPK seperti kasus-kasus korupsi yang melibatkan Janes Karubaba (mantan Kepala Distamben Papua), Irman Gusman, Anggoro Wijoyo (Pengusaha PT. MASARO), perkara PT. Bursa Berjangka Jakarta (Komisaris, Direktur PT. BBJ), perkara Ir. Jero Wacik, SE (eks Menteri ESDM), Fuad Amin Imron (eks Bupati Bangkalan Madura), mantan Dirjen Agama Budha, Joko Wuryanto, perkara Amran Batalipu (eks Bupati Buol Sulawesi  Tenggara), PT. The  Master  Steel (Pemerasan Pajak), kasus Kimia Farma,Tbk.

FAST sendiri beranggotakan advokat senior, diantaranya, Dewan Pembina FAST, Bapak Doktor Susilo Ari Wibowo, dan disupport oleh advokat advokat senior. (anton)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *